Kontrofersi Rumah Aspirasi

Komunikasi yang efektif dan efisien antara pemerintah dengan rakyatnya memang sangat dibutuhkan, terlebih bagi negara Demokrasi seperti Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, wilayah yang luas, jarak yang jauh antara ibu kota dengan daerah-daerah kecil, ribuan rakyat plus dengan keanekaragamannya, menjadi faktor penghambat kontak dan komunikasi ini. Padahal untuk mencapai masyarakat madani, pemerintah sebagai tulang punggung negara selayaknya mengetahui bagaimana kondisi rakyat mereka dari segala penjuru Indonesia.

Masih ingat nggak, akhir-akhir ini pemerintah berencana untuk membangun rumah aspirasi di daerah-daerah dengan alasan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirsi mereka. Namun, rencana tersebut ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh semua pihak. Menurut kabarnya nih, rumah aspirasi yang akan dibangun di satu daerah saja anggarannya mencapai 200 juta rupiah dan jika dana pembangunan di daerah-daerah tersebut diakumulasikan, dana keseluruhan bisa mencapai triliunan rupiah. Tentu saja rencana ini menimbulkan kritik pedas! Banyangkan saja, ditengah gejolak ekonomi yang sulit, pemerintah lagi-lagi harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun rumah yang menuai kontrofersi ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh RS, salah seorang anggota DPR RI dari fraksi salah satu Parpol yang menolak secara tegas akan adanya rumah aspirasi.

Huh... pemerintah ini maunya apa sih? Coba deh dilihat kembali tugas dan fungsi dari struktur-struktur politik yang ada di Indonesia. Contohnya saja dari infrasrtuktur politik, seperti Partai Politik, LSM, dan sebagainya, bukankah mereka juga berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat? Media masa, bukankah kelompok ini juga berfungsi sebagai conector antara rakyat dengan pemerintah? Yang menyalurkan informasi baik dari pemerintah ke rakyat atau dari rakyat ke pemerintah? Ditinjau dari segi suprastruktur politik, DPRD dan DPD misalnya, bukankah mereka juga bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat? Lalu, mengapa pemerintah musti menghabiskan uang untuk membangun rumah aspirasi?

Hmm... rumah aspirasi, katanya rumah ini akan sangat berfungsi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluh kesah mereka terkait dengan sistem pemerintahan. Bagi masyarakat yang memiliki unek-unek terhadap pemerintah, monggo mengunjungi rumah aspirasi di dearah mereka masing-masing. Jadi, mereka tidak perlu pergi ke DPR pusat yang ada di Jakarta sana yang imbasnya toh akan menghabiskan uang mereka sendiri, yang namanya ongkos, yang namanya penginapan, dan lain-lain.

Jika dilihat sih hal tersebut masuk akal. Namun, apakah mendirikan rumah aspirasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat adalah jalan satu-satunya? Ah...saya pribadi nggak setuju!. Masalahnya sekarang keadaan ekonomi kita tuh sedang susah, mengapa mesti di bangun pula rumah aspirasi. Apakah tidak terfikir, beli lahannya, beli bahan bangunannya, beli perabotannya, dan perlengkapan yang lainnya. Belum lagi gaji petugasnya, berapa banyak pula uang rakyat yang harus dikeruk tiap bulan? Mending uangnya dipake buat bayar utang-utang negara. Atau untuk dana kesejahteraan masyarakat. Lebih guna toh?

Lagian mengapa tidak dioptimalkan saja tugas dari DPRD, DPD, Partai Politik, LSM, atau media masa? Saya rasa itu lebih efektif dan menghemat dana. Lha wong memang itu kok tugas meraka. Ugh... andai saja Saya menjabat sebagai ketua DPR, Saya masih sanggup kok menjalankan tugas itu. Saya bakalan tolak mentah-mentah rencana pemerintah untuk membangun rumah aspirasi. Saya akan kerahkan anggota-anggota Saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat warga. Yeah... dari pada membangun yang belum pasti ke depannya bagaimana, mending optimalkan yang sudah ada. Pemerintah oh pemerintah, jangan hanya mengambil jalan pintas. Apalagi dibalik itu semua tersembunyi niat-niat buruk para elit politik yang ujung-ujungnya hanya akan memperkaya diri sendiri. Yah, lagi-lagi rakyat juga yang jadi korban. Yang kaya mikin raya, yang fakir makin miskin. Hikz....